Jakarta, P3PDJateng.com (29/08) -- Direktorat Jenderal Bina Pemerintahan Desa Kementerian Dalam Negeri menyelenggarakan Rapat Koordinasi dan Pembekalan Pengelola Learning Management System (LMS) Pelatihan Peningkatan Kapasitas Aparatur Desa dan Pengurus Kelembagaan Desa, Senin-Rabu (26-28/08/2024) di Hotel Grand Kemang. Peserta daerah yang dilibatkan dalam kegiatan ini adalah Tenaga Ahli Digital and Online Learning Specialist Regional Management Consultant (RMC), 2 Admin dari Dinas PMD Provinsi, dan 1 Admin dari Dinas Kominfo Provinsi se-Indonesia.

Dr. Drs. La Ode Ahmad P. Bolombo, A.P., M.Si selaku Direktur Jenderal Bina Pemdes dalam sambutannya menyampaikan bahwa berdasarkan Keputusan Kementerian Dalam Negeri nomor 100.1.1-6117 tahun 2022, jumlah Desa di Indonesia sebanyak 75.265 Desa. Banyaknya jumlah Desa dan tingkat Pendidikan yang bervariasi di mana tingkat pendidikan Kepala Desa yang bervariasi dan masih cenderung di dominasi oleh tamatan SMA juga menjadi latar belakang perlunya PKPD sebagai investasi strategis untuk menciptakan Desa yang Maju, Mandiri dan Sejahtera. Ditjen Bina Pemdes melalui Program Penguatan Pemerintahan dan Pembangunan Desa (P3PD) menyelenggarakan Pelatihan Peningkatan Kapasitas Aparatur Desa dan Pengurus Kelembagaan Desa sebagai sasaran akhir dari Peningkatan Kapasitas Pemerintahan Desa.

"Ada exit strategy yang telah disusun untuk jangka panjang, yakni pengembangan LMS Pamong Desa yang salah satunya untuk mendukung kompetensi Aparatur Pemerintah Desa dengan menggunakan Platform LMS Pamong Desa yang sudah rilir versi 1.0 ini. Ditjen Bina Pemdes juga mengusulkan supaya PKAD menjadi program prioritas nasional untuk memperluas jangkauan pada tahun 2025 mendatang," tutur La Ode Ahmad.

Kegiatan yang saat ini dilaksanakan merupakan salah satu langkah strategis Ditjen Bina Pemdes dalam rangka Pengembangan Platform LMS PKAD Tahun 2024. Dari serangkaian kegiatan yang sudah dilaksanakan, mulai dari pengembangan LMS, pembentukan Tim Sekretariat LMS pusat, penyusunan juknis, dan uji coba modul pre dan postest. Ke depannya ada serangkaian kegiatan, TOMT, TOT hingga pelaksanaan Pelatihan PKAD berbasis LMS dengan pesertanya dari 40.000 Desa seluruh Indonesia.

Kegiatan pembekalan ini juga bertujuan untuk: 1) Terinformasikannya Peran dan Tugas seluruh Pihak dalam Pengelolaan Platform LMS PKAD; 2) Tersosialisasikannya Prosedur dan Tata Kelola Pelatihan berbasis LMS PKAD; 3) Meningkatan Kapasitas dan Kompetensi Pengelola LMS PKAD, dan 4) Mengoptimalkan Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pelatihan Berbasis LMS PKAD.

Pelatihan berbasis LMS terjadwal dengan tema Pengelolaan Keuangan Desa dan Perencanaan Pembangunan Desa ini akan diselenggarakan secara bergelombang dan setiap provinsi akan berbeda waktunya, ini yang memungkinkan dilaksanakan agar beban server platform LMS masih di tataran aman. Provinsi Jawa Tengah akan diundang untuk TOMT pada awal September 2024, TOT pada minggu ke-2 Oktober 2024, dan dilanjutkan pelatihan berbasis LMS oleh Desa dimulai minggu ke-3 Oktober dalam waktu 5 minggu (5 angkatan).

Dirjen Bina Pemdes memberikan atensi bagi Admin Pusat dan Daerah, diantaranya: 1) Mempelajari serta memahami tugas dan fungsi, serta tata kelola pengoperasian LMS PKAD baik admin maupun peserta secara menyeluruh; 2)Komitmen dan dukungan terhadap sosialisasi dan penyelenggaraan Pelatihan berbasis LMS PKAD secara berkelanjutan; 3) Memberikan masukan, saran dan ide inovatif terhadap penyempurnaan Platform maupun Konten LMS PKAD.

Download materi pembekalan pengelola LMS, klik di sini. *(ZQ)